Bertanggung Jawab dengan Teknologi Pengawasan yang Sedang Naik Daun

Covid-19 memang tidak semematikan dibanding pendahulunya SARS dan MERS. Tetapi dengan tingkat penularannya yang lebih tinggi, mendorong meningkatnya perhatian dan penggunaan teknologi pengawasan. Dibalik kelebihannya untuk menelusuri dan menganalisa infeksi virus dengan berbagai variasi data dan teknologi yang digunakan oleh negara dan perusahaan, tidak bisa diabaikan juga kemanan siber dan privasi setiap individu dan organisasi yang menjadi bagian di dalamnya. Yang secara tidak langsung, bersamaan dengan masih meningkatnya krisis pandemik, keberlangsungan demokrasi pun memasuki situasi darurat.

Edward Snowden, masih dengan semangat dan tujuan yang sama ketika membocorkan dokumen NSA pada tahun 2013, cukup vokal menyuarakan resiko tentang hal ini. Beberapa negara sudah dan sedang menyusun ulang perundang-undangan demi memaksimalkan kebijakan tersebut. Terhitung tulisan ini ditulis, Hungaria baru saja meloloskan RUU yang mendorong Viktor Orban, Perdana Menteri Hungaria, untuk memiliki kekuasaan yang tak terbatas secara pengaruh dan waktu, demi menghadapi kondisi yang "extraordinary". Snowden membahas ini lebih detail bersama Glenn Greenwald di saluran youtube The Intercept.

 

Artikel Yuval Noah Harari yang sedang jadi bahan pembicaraan lini masa media juga membicarakan hal yang sama. Menrutnya, salah satu problem adalah tidak ada satupun rakyat sipil yang tahu secara persis bagaimana mereka diawasai, dan bakal seperti apa kedepannya berkembang. Teknologi berkembang dengan sangat cepatnya, termasuk untuk melakukan pengawasan. Tentu penyebaran infeksi virus bisa dikontrol lebih baik, dengan data biometrik yang sudah dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam algoritma pemerintah atau perusahaan.

Tetapi salah satu sejarah mengatakan, karena tidak adanya persepsi yang sama mengenai kapan situasi dan kondisi dinilai sebagai "emergensi", persoalan rentan disalahgunakan secara berlebihan. Penanganan teroris di Amerika Serikat merupakan salah satu contohnya. Awalnya, kebijakan pengawasan berskala besar dan pembagian data bersama beberapa hingga beberapa perusahaan telekmunikasi diberlakukan, hingga situasi terorisme bisa diatasi. Faktanya, hampir dua dekade setelahnya hingga sekarang, kebijakan tersebut belum berakhir.

---

Demi menjaga kesehatan publik dan kebebasan publik secara bersamaan, Sam Biddle memberikan beberapa nasihat yang dirangkum dari ahli keamanan dalam tulisannya di The Intercept.

Pertama, keputusan pengambilan data harus berdasarkan kebutuhan tenaga kesehatan dan dilaksanakan oleh mereka. Dengan begitu, pemerintah hanya akan mengambil data yang benar-benar berguna, tanpa harus mengambil lebih dari yang tidak seharusnya.

Kedua, harus ada obrolan kedua untuk menindaklanjuti data yang sudah diminta oleh tenaga kesehatan. Dengan biaya yang cukup besar diambil dari kebebasan sipil, perlu dipertegas ulang, apakah data sudah digunakan secara efektif dan siginifikan untuk mengatasi krisis pandemik. Jika tidak, pengambilan data harus dihentikan.

Ketiga, data yang dikumpulkan harus memiliki batas waktu kadaluarsa. Dengan demikian, para pembuat hukum dan warga waspada untuk memastikan kebebasan konstitusi sipul tidak dikompromikan dan data yang digunakan untuk menghadapi pandemik tidak dipertahankan.

Keempat, permintan data untuk penanganan Covid-19, harus dihalangi jika dilakukan oleh pihak yang misinya tidak untuk kesehatan publik. Sebagai contoh di Indonesia, ada banyak data pelanggan kartu telepon yang digunakan untuk melakukan scam. Dengan arti kata, bukan berarti data penanganan pandemik ini tidak berguna - justru sangat berguna bagi pihak lain -, tetapi dengan peraturan yang ketat, kemungkinan penyalahgunaan bisa dibatasi.

Kelima, perlu diingat juga, situasi pandemik Covid-19 memberikan situasi emas kepada pemerintah dan perusahaan untuk melakukan hal-hal yang biasanya tidak bisa mereka lakukan sebelumnya. Dengan kondisi emas itu juga, mereka akan mempunyai kesempatan memperbaiki reputasi di mata publik.

Keenam, teknologi penangawasan tetap mempunyai batasan secara fungsi atau kapasitas. Daripada mendorong teknologi melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa dilakukan, lebih baik fokus pemerintah diarahkan untuk pengetesan lebih terjangkau, mendorong social-distancing lebih efektif dan efisien, memproduksi dan menyebarkan ventilator, dan memastikan setiap orang bisa tetap hidup di situasi krisis.