(Terpaksa) Melihat Lagi Desentralisasi Sistem
Sudah banyak tulisan di internet yang menggambarkan apa yang kemungkinan besar bakal terjadi setelah momen pandemik ini lewat. Tulisan yang paling viral sepertinya adalah tulisan dari Yuval Noah Harari, yang lebih dikenal karena bukunya yang berjudul "Sapiens" dan "Homo Deus".
Ada satu hal yang pasti akan mengalami perubahan dari Indonesia setelah melewati pandemik ini. Para kepala daerah, atau minimal masyarakat di daerah, akan memperhatikan kembali relasi antara mereka dengan pemerintah. Sentralisasi sistem yang selama ini kerap diputuskan di Jakarta, meski sempat mengalami perubahan di setelah krisis 1998 dan turunnya Soeharto, akan kembali menemui dimana posisi yang seharusnyanya dalam menggerakan negara dan masyarakat.
Pertanyaan ini sering kali menguak hanya di lingkaran orang-orang yang berada atau peduli dengan isu Papua Barat, Aceh, atau sengketa agraria. Tetapi, lewat pandemik Covid-19 ini, konflik antara daerah dengan pusat, justru dimulai dari daerah yang terdekat dengan pusat itu sendiri, yaitu provinsi DKI dan Jawa Barat.
Perhatian ini dimulai ketika transparansi data dan proses pengujian tes Swab (tes untuk mendeteksi virus Corona) hanya bisa dilakukan secara terpusat. Berkejaran dengan waktu dan ekspektasi masyarakat, peneliti, dan dari bidang kesehatan, bahkan juga dunia lewat WHO, pemerintah daerah mulai mengambil sikap secara sepihak. Tanpa berkoordinasi dengan pusat, ada yang menyelenggarakan dan membuat keputusan mitigasi, melakukan karantina, mengimpor alat dan melakukan tes tdi daerahnya, membuat alur informasi tersendiri, menutup kawasan parawisata, dan lainnya.
Kasus yang sedang menjadi bahan pembicaraan ketika saya menulis ini adalah mengenai permintaan karantina wilayah oleh Provinsi DKI Jakarta yang ditolak oleh Istana Negara. Problem ini menjadi berita yang kesekian kalinya mengenai perdebatan antara pusat dengan daerah dalam menghadapi pandemik. Pertanyaannya adalah, mungkinkah problem perseturan ini akan berakhir setelah pandemik lewat?
Perseteruan problem Papua Barat dan sengketa agraria untuk memenuhi ambisi infrastruktur pemerintah pusat bakal tetap berlanjut. Yang sepertinya juga bakal akan mengikuti setelah ini adalah tuntunan infrasktruktur kesehatan yang lebih menyentuh masyarakat beserta wewenang yang dibutuhkan untuk diambil di tingkat daerah. Tetapi cukupkah disana saja?
Nyawa menjadi pertaruhan dalam menghadapi virus Corona. Nyawa tentunya disebutkan juga dalam konflik horizontal atau darurat militer, tetapi yang dimaksud disini, nyawa ini menyentuh seluruh daerah di Indonesia. Dan di setiap daerah tersebut, juga menyentuh nyawa dari tiap kelas masyarakat.
Mungkin nyawa sebagai pertaruhan dalam skala nasional akan selesai setelah pandemik. Tetapi semua orang juga akan berpikir mengenai pertaruhan hak ekonomi, politik, energi, atau bahkan hak pangan yang paling mendasar dari makluk hidup, apakah sudah lebih baik dalam sistem yang masih cenderung sentralistik seperti ini. Semua orang akan mencari tahu seperti apa dan dimana idealnya titik equilibrium yang diharapkan dan seharusnya.
Perubahan sikap dan cara berpikir inilah yang sudah jelas mengalami perubahan setelah pandemik.
Ada satu hal yang pasti akan mengalami perubahan dari Indonesia setelah melewati pandemik ini. Para kepala daerah, atau minimal masyarakat di daerah, akan memperhatikan kembali relasi antara mereka dengan pemerintah. Sentralisasi sistem yang selama ini kerap diputuskan di Jakarta, meski sempat mengalami perubahan di setelah krisis 1998 dan turunnya Soeharto, akan kembali menemui dimana posisi yang seharusnyanya dalam menggerakan negara dan masyarakat.
Pertanyaan ini sering kali menguak hanya di lingkaran orang-orang yang berada atau peduli dengan isu Papua Barat, Aceh, atau sengketa agraria. Tetapi, lewat pandemik Covid-19 ini, konflik antara daerah dengan pusat, justru dimulai dari daerah yang terdekat dengan pusat itu sendiri, yaitu provinsi DKI dan Jawa Barat.
Perhatian ini dimulai ketika transparansi data dan proses pengujian tes Swab (tes untuk mendeteksi virus Corona) hanya bisa dilakukan secara terpusat. Berkejaran dengan waktu dan ekspektasi masyarakat, peneliti, dan dari bidang kesehatan, bahkan juga dunia lewat WHO, pemerintah daerah mulai mengambil sikap secara sepihak. Tanpa berkoordinasi dengan pusat, ada yang menyelenggarakan dan membuat keputusan mitigasi, melakukan karantina, mengimpor alat dan melakukan tes tdi daerahnya, membuat alur informasi tersendiri, menutup kawasan parawisata, dan lainnya.
Kasus yang sedang menjadi bahan pembicaraan ketika saya menulis ini adalah mengenai permintaan karantina wilayah oleh Provinsi DKI Jakarta yang ditolak oleh Istana Negara. Problem ini menjadi berita yang kesekian kalinya mengenai perdebatan antara pusat dengan daerah dalam menghadapi pandemik. Pertanyaannya adalah, mungkinkah problem perseturan ini akan berakhir setelah pandemik lewat?
Perseteruan problem Papua Barat dan sengketa agraria untuk memenuhi ambisi infrastruktur pemerintah pusat bakal tetap berlanjut. Yang sepertinya juga bakal akan mengikuti setelah ini adalah tuntunan infrasktruktur kesehatan yang lebih menyentuh masyarakat beserta wewenang yang dibutuhkan untuk diambil di tingkat daerah. Tetapi cukupkah disana saja?
Nyawa menjadi pertaruhan dalam menghadapi virus Corona. Nyawa tentunya disebutkan juga dalam konflik horizontal atau darurat militer, tetapi yang dimaksud disini, nyawa ini menyentuh seluruh daerah di Indonesia. Dan di setiap daerah tersebut, juga menyentuh nyawa dari tiap kelas masyarakat.
Mungkin nyawa sebagai pertaruhan dalam skala nasional akan selesai setelah pandemik. Tetapi semua orang juga akan berpikir mengenai pertaruhan hak ekonomi, politik, energi, atau bahkan hak pangan yang paling mendasar dari makluk hidup, apakah sudah lebih baik dalam sistem yang masih cenderung sentralistik seperti ini. Semua orang akan mencari tahu seperti apa dan dimana idealnya titik equilibrium yang diharapkan dan seharusnya.
Perubahan sikap dan cara berpikir inilah yang sudah jelas mengalami perubahan setelah pandemik.
Komentar
Posting Komentar